Home Partner Pendidikan Nadiem Makarim dan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”!

Nadiem Makarim dan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”!

Kami salut dengan Pemerintah Jokowi jilid 2 yang mengangkat figur meritocracy seperti Nadiem Makarim generasi milenial menjadi mentri pendidikan. Ga kebayang deh kalau pemerintah masih mengandalkan manusia Baby Boomer untuk memimpin dan menginspirasi dari sektor yang sangat terpengaruh teknologi, ini merupakan hal yang lucu. Mengapa? Karena tantangan zaman sudah berubah dengan sangat pesat. Dikhawatirkan negara kita justru tertinggal dengan negara tetangga kita loh!

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”. “Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK. *


Sumber: kemdikbud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ternyata Masker Buatan China Tidak Aman Untuk Kesehatan dan Virus Corona

Dua juta topeng pelindung yang dibeli oleh Finlandia dari Cina ternyata tidak cocok untuk digunakan di rumah sakit, pemerintah Finlandia mengakui pada hari Rabu. Pada...

Apa Saja Isi Siaran TV Dari Berbagai Dunia?

Malaysia Sekarang marilah pergi ke negara jiran kita, iya Malaysia. Setiap kali Anda menonton sinetron Malaysia, Anda hanya menyaksikan kisah sepasang kekasih yang tidak...

Bagaimana Rasanya Hidup di Jaman Kerajaan Majapahit?

membayangkan kehidupan era Majapahit sudah pasti kita tidak bisa lepas dari sebuah wilayah bernama Trowulan. Di sanalah terdapat sebuah kota yang tersisa dari Kerajaan Majapahit. Bayangkan...

Pria Jepang CuliK 2 Anak Siswi Perempuan SMP Buat Diajarin Bisnis Properti

Seorang pengusaha real-estate berusia 37 tahun dengan nama Hiroaki Sakaue asal Saitama, Jepang, ditahan pada 27 November 2019 atas dugaan penculikan anak di bawah umur....
Wow... Kreatif sekali yah...